Take a fresh look at your lifestyle.

MA Tolak Kasasi Rusma Yul Anwar, Bagaimana Status Bupati Pessel Terpilih?

310

JAKARTA Kitaketik | Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa Rusma Yul Anwar dalam kasus pidana khusus Lingkungan. Penolakan diumumkan dalam laman perkara situs resmi MA www.mahkamahagung.go.id, Kamis 24 Februari 2021.

Pertanyaan ini muncul dari seorang Advokat Henny Handayani di Jakarta dalam realise pers yang dikirim ke Redaksi PilarbangsaNews.com, Kamis malam (25/2/2021)

Menurut Henny Handayani berkas dengan Nomor Perkara 31 K/PID.SUS-LH/2021 tersebut diputus oleh Hakim Hidayat Manao, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno dan DR. Syofyan Sitompul.
Lantas, bagaimana status Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Terpilih yang memenangkan Pilkada Pessel Sumatera Barat 9 Desember 2020 silam?


Pengacara Henny Handayani mengatakan, dengan keluarnya putusan tersebut maka status Rusma Yul Anwar terhitung sejak keluarnya putusan adalah terpidana.
Pasalnya, dengan ditolaknya berkas kasasi di MA, maka harus mengikuti relaas isi putusan banding dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” serta menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider 3 Bulan kurungan.

“Jadi yang bersangkutan seharusnya sudah bisa ditahan, sesuai dengan berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut,” tambahnya.

Terkait hal itu, pengacara Hendrajoni ini menyebut proses pencalonan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan pada Pilkada serentak cacat hukum.

Henny menambahkan, putusan tersebut menjadi titik terang bahwa berkas Permohonan Kasasi terdakwa dari awal terkesan dipaksakan.

“Ini menjadi bukti, bahwa berkas permohonan Kasasi terkesan dipaksakan. Seharusnya pihak KPU dan Bawaslu mentelaah terlebih dahulu status permohonan Kasasi, sebelum menetapkan menjadi pasangan calon,” tegasnya.

“Pada Pasal 250 ayat 5 KUHAP khusus mengatur hal tersebut, berupa pemberitahuan oleh Pihak MA kepada kedua belah pihak, tentang berkas perkara,” tambah Henny.

Sebelumnya Pihak Hendrajoni melalui pengacaranya, menyurati Mahkamah Agung dan DKPP serta KPU RI dengan tembusan hingga ke Presiden RI. Surat tersebut terkait dugaan cacat hukum pendaftaran Calon Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.

Lebih dari itu, pihak pengacara Hendrajoni juga mempertanyakan penetapan status ‘Dalam Proses Kasasi’ yang tertulis dalam SKCK milik Rusma Yul Anwar, yang diduga tidak memiliki dasar sesuai pasal 250 ayat 5 KUHAP.

Tidak Menjawab

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, ketika ditanya kepadanya terkait skenario seperti apa yang bakal diterapkan dalam pelantikan Bupati Pessel, belum memberikan jawabannya.

Pertanyaan diajukan mengunakan aplikasinya pesan Whatsapp, sejak dikirim sore tadi pesan masih belum dibaca meskipun kabiro ini aplikasinya Whatsappnya dalam keadaan online. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.